Draf ke-6 RUU P PRT versi JALA PRT (Juni 2010)

DRAFT KE-6

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA

JALA PRT

(Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga)

 

Revisi Juni 2010

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR … TAHUN …

TENTANG

PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang:

 

 

a.          bahwa bekerja adalah merupakan perwujudan dari keberadaan dan nilai pribadi dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pemenuhan hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 

 

b.          bahwa dalam melakukan pekerjaan, Pekerja Rumah Tangga berhak mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

 

c.          bahwa untuk mencegah terjadinya diskriminasi dan kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga diperlukan sistem yang menjamin dan melindungi Pekerja Rumah Tangga;

 

 

d.          bahwa perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga ditujukan untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar Pekerja Rumah Tangga dan kesejahteraan Pekerja Rumah Tangga beserta keluarganya;

 

e.          bahwa dalam rangka menjamin perlindungan dan meningkatkan kualitas hidup, Pekerja Rumah Tangga berhak atas pendidikan dan pelatihan;

f.           bahwa karakteristik pekerjaan Pekerja Rumah Tangga berbeda dengan pekerja lainnya oleh karena itu memerlukan perlindungan hukum tersendiri;

 

g.          bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

 

Mengingat:

 

1.          Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Pasal 29, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.          Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277)

3.          Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468)

4.          Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

5.          Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

6.          Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

7.          Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489);

8.          Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

9.          Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

10.       Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja RumahTangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);

11.       Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

12.       Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

13.       Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

14.       Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

15.       Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

16.       Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

 

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:

 

UNDANG-UNDANG

TENTANG PERLINDUNGAN

PEKERJA RUMAH TANGGA

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.         Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disebut PRT adalah orang yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan memperoleh upah.

 

2.         Pemberi kerja adalah orang perseorangan dan atau beberapa orang dalam suatu rumah tangga yang mempekerjakan PRT dengan membayar upah.

3.         Pekerjaan kerumahtanggaan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh PRT dalam lingkungan rumah tangga pemberi kerja yang tidak menghasilkan barang dan/atau jasa untuk kepentingan kegiatan ekonomis pemberi kerja dan/atau pihak ketiga yang lain.

4.         Hubungan kerja adalah hubungan antara PRT dengan pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan dan upah.

5.         Perjanjian kerja adalah perjanjian antara PRT dengan pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

6.         Upah adalah hak PRT yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada PRT yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan.

7.         Upah minimum adalah upah paling rendah yang harus diterima PRT untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi PRT beserta keluarganya, dan tidak ada kaitannya dengan produktivitas dan masa kerja.

8.         Perlindungan adalah segala upaya untuk menjamin penghormatan dan pemenuhan hak-hak PRT untuk memperoleh rasa aman, bebas dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak atas PRT.

9.         Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap PRT yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup hubungan kerja.

10.       Waktu kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan rumah tangga.

11.       Cuti adalah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan rumah tangga dalam jangka waktu tertentu dengan tetap memperoleh upah dan hak-haknya yang lain.

12.       Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

13.       Penyedia jasa informasi PRT adalah setiap orang dan/atau badan usaha yang memberikan dan/atau menerima informasi mengenai lowongan pekerjaan dan penyediaan PRT.

14.       Lembaga Kerjasama Hubungan Kerja Rumah Tangga yang selanjutnya disebut LKHKRT adalah lembaga independen yang terdiri dari unsur-unsur serikat PRT, asosiasi pemberi kerja, organisasi non pemerintah yang memperjuangkan PRT, dan pemerintah.

15.       Serikat PRT adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk PRT yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela dan melindungi hak dan kepentingan PRT, meningkatkan kesejahteraan PRT dan keluarganya.

16.      Asosiasi Pemberi Kerja adalah organisasi yang dibuat oleh dan untuk mewakili pemberi kerja dalam mekanisme bipartit dan tripartit.

17.      Perselisihan adalah perbedaan pendapat mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan pertentangan antara pemberi kerja dan PRT.

18.      Mediasi Hubungan Kerja Rumah Tangga yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan melalui musyawarah yang ditengahi oleh pemerintah, dan paling banyak dua orang perwakilan dari organisasi non pemerintah yang ditunjuk oleh pihak yang berselisih.

19.      Mediator Hubungan Kerja Rumah Tangga yang selanjutnya disebut mediator adalah pihak yang menengahi perselisihan.

20.      Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara PRT dan pemberi kerja.

21.      Kesejahteraan PRT adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan harkat dan martabat PRT.

22.     Fasilitas PRT adalah sarana untuk melancarkan pekerjaan, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja bagi PRT.

23.     Pengawasan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan PRT.

24.     Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.

25.     Menteri adalah Pembantu Presiden yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

 

BAB II

LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

 

 

Pasal 2

 

(1)        Perlindungan PRT berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2)        Perlindungan PRT berasaskan:

a.     penghormatan hak asasi manusia;

b.     keadilan gender;

c.      keadilan dan kesetaraan;

d.     kepastian hukum; dan

e.     kesejahteraan.

 

Pasal 3

 

Perlindungan PRT bertujuan:

a.     memberikan pengakuan secara hukum atas jenis pekerjaan PRT;

b.     memberikan pengakuan bahwa pekerjaan kerumahtanggaan mempunyai nilai yang setara dengan semua jenis pekerjaan lainnya;

c.      mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan kekerasan terhadap PRT;

d.     memberikan perlindungan kepada PRT dalam mewujudkan kesejahteraan; dan

e.     mengatur hubungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan.

 

BAB III

PENGGOLONGAN PRT

 

 

Pasal 4

 

PRT meliputi:

a.     orang yang sedang bekerja sebagai PRT; dan

b.     orang yang sudah selesai bekerja sebagai PRT dan akan bekerja kembali sebagai PRT.

 

 

Pasal 5

 

PRT dapat digolongkan berdasar:

a.     waktu kerja; dan

b.     jenis kelompok pekerjaan.

 

Pasal 6

 

PRT berdasarkan waktu kerja:

a.     PRT yang bekerja paruh waktu; dan

b.     PRT yang bekerja penuh waktu

 

Pasal 7

 

PRT berdasar kelompok pekerjaan :

a.     kelompok pekerjaan memasak;

b.     kelompok pekerjaan mencuci pakaian;

c.      kelompok pekerjaan membersihkan rumah bagian dalam;

d.     kelompok pekerjaan membersihkan rumah bagian luar;

e.     kelompok pekerjaan merawat dan menjaga anak;

f.      kelompok pekerjaan merawat orang sakit, dan/atau orang yang mempunyai kemampuan berbeda;

g.     kelompok pekerjaan mengemudi; dan

h.     kelompok pekerjaan menjaga rumah.

 

 

BAB IV

HUBUNGAN KERJA

 

Bagian Kesatu

Paragraf 1

Perjanjian Kerja

 

Pasal 8

 

(1)       Hubungan kerja antara PRT dan pemberi kerja terjadi karena perjanjian kerja.

(2)       Pemberi kerja wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan PRT dan memasukkan mengenai hak-hak normatif pekerja di dalamnya.

(3)       Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.

(4)       Dalam melakukan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PRT atau Pemberi Kerja dapat memberikan kuasa khusus tertulis kepada pihak lain yang ditunjuk oleh PRT atau Pemberi Kerja untuk mewakili dirinya.

 

Pasal 9

 

(1)       Perjanjian kerja dibuat berdasarkan:

a.     kesepakatan kedua belah pihak;

b.     kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak dalam melakukan perbuatan hukum;

c.      adanya pekerjaan kerumahtanggaan dan upah yang diperjanjikan; dan

d.     pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(2)       Perjanjian kerja yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b dapat dibatalkan.

(3)       Perjanjian kerja yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan/atau huruf d batal demi hukum.

 

 

Pasal 10

 

(1)       Perjanjian kerja paling sedikit memuat:

a.     identitas para pihak;

b.     mulai dan jangka waktu berlakunya  perjanjian;

c.      hak dan kewajiban kedua belah pihak;

d.     syarat-syarat dan kondisi kerja yang meliputi:

1.     lama jam kerja dalam sehari;

2.     lama hari kerja dalam seminggu;

3.     waktu istirahat selama jam kerja;

4.     libur mingguan;

5.     cuti;

6.     Tunjangan Hari Raya PRT;

7.     jaminan sosial; dan

8.     fasilitas kerja.

e.     upah, besaran upah dan tata cara pembayarannya;

f.      hak untuk berorganisasi, berserikat;

g.     jenis dan uraian pekerjaan kerumahtanggaan;

h.     penyelesaian perselisihan;

i.       tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;

j.       tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja termasuk saksi-saksi dari keduabelah pihak; dan

k.      saksi.

(2)       Perjanjian kerja dibuat rangkap 2 (dua) untuk PRT dan pemberi kerja.

(3)       Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(4)       Perjanjian kerja yang dibuat harus berdasarkan standar perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 11

 

(1)       Perjanjan kerja mengikat para pihak sejak ditandatangani.

(2)       Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak.

 

Paragraf 2

Pendaftaran dan Pembiayaan

 

Pasal 12

 

(1)       Pemberi kerja wajib mendaftarkan perjanjian kerja ke dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi ketenagakerjaan.

(2)       Segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pemberi kerja.

Paragraf 3

Berakhirnya Perjanjian Kerja

 

Pasal 13

 

Perjanjian kerja berakhir apabila:

a.     PRT meninggal dunia;

b.     pemberi kerja meninggal dunia;

c.     berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

d.     keluarga atau semua bagian pemberi kerja berpindah tempat dan PRT tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan kerja

e.     adanya putusan pengadilan dan/atau putusan penyelesaian perselisihan hubungan kerja rumah tangga di luar pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

f.      adanya situasi tertentu di luar kemampuan kedua belah pihak, yang mengakibatkan perjanjian harus berakhir.

 

 

Pasal 14

 

(1)       Dalam hal PRT yang melakukan perjanjian kerja dengan pemberi kerja meninggal dunia, ahli waris PRT berhak mendapat hak-hak yang diatur dalam perjanjian kerja.

(2)       Dalam hal pemberi kerja meninggal dunia, ahli waris wajib memenuhi hak-hak PRT.

(3)       Dalam hal pemberi kerja pindah tempat tinggal selama belum berakhirnya perjanjian kerja, pemberi kerja wajib memenuhi hak-hak PRT dan ganti rugi.

Paragraf 4

Perpanjangan

Perjanjian Kerja

 

Pasal 15

 

(1)       Pemberi kerja atau PRT dapat melakukan perpanjangan perjanjian kerja.

(2)       Pemberi kerja wajib membuat perjanjian kerja dengan PRT yang dipekerjakannya

(3)       Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan oleh pemberi kerja dan/atau PRT paling lambat 14 hari kerja sebelum perjanjian kerja berakhir.

(4)       Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan.

(5)       Pendaftaran perjanjian kerja dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12.

 

Paragraf 5

Pembaruan Perjanjian Kerja

Pasal 16

 

(1)       Pemberi kerja atau PRT dapat melakukan pembaruan perjanjian kerja.

(2)       Pembaruan perjanjian kerja hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja yang lama.

(3)       Pembaruan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan.

(4)       Pembaruan perjanjian kerja dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12.

 

 

Paragraf 6

Waktu Kerja, Istirahat dan Cuti

Pasal 17

 

(1)       Setiap pemberi kerja wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.

(2)       Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.     7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau

b.     8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

(3)        Waktu Kerja dilakukan secara fleksibel dan akumulatif antara pukul 05.00 s.d. 19.00

(4)        Pemberi kerja yang mempekerjakan PRT melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung sebagai lembur dengan syarat:

a.     ada persetujuan PRT yang bersangkutan; dan

b.     waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

(5)       Pemberi kerja yang mempekerjakan PRT melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib membayar upah kerja lembur.

(6)       Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

 

Pasal 18

 

(1)       Pemberi kerja wajib memberi waktu istirahat kepada PRT.

(2)       Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a.     istirahat antara jam kerja, paling sedikit 1 (satu) jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; dan

b.     istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

 

 

Pasal 19

 

(1)       Pemberi kerja wajib memberi cuti kepada PRT.

(2)       Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.     cuti panjang;

b.     cuti tahunan;

c.      cuti hamil dan melahirkan;

d.     cuti gugur kandungan;

e.     cuti paternal;

f.      cuti duka cita;

g.     cuti menikah; dan

h.     cuti haid.

(3)       Cuti panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan dengan ketentuan telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada pemberi kerja yang sama.

(4)       Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja.

(5)       Cuti hamil dan melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit 3 (tiga) bulan.

(6)       Cuti gugur kandungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling lama 1,5 (satu setengah) bulan.

(7)       Cuti paternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling sedikit 1 (satu) bulan setelah istri melahirkan atau gugur kandungan.

(8)       Cuti duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f paling lama 7 (tujuh) hari.

(9)       Cuti menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g paling lama 3 (tiga) hari.

(10)    Cuti haid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling lama 2 (dua) hari.

(11)    Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan cuti panjang dan cuti tahunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dalam perjanjian kerja.

 

 

Pasal 20

 

Setiap PRT yang menggunakan hak waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berhak mendapat upah penuh.

 

Pasal 21

 

(1)       Perjanjian kerja dapat dibuat untuk paruh waktu atau penuh waktu.

(2)       Dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disyaratkan adanya masa percobaan.

(3)       Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan.

(4)       Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk perjanjian kerja dengan jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan.

(5)       Selama masa percobaan PRT berhak mendapatkan upah penuh.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

 

Pasal 22

 

(1)       PRT berhak mendapatkan hak privasi, hak berpendapat, hak beribadah, hak berkomunikasi, hak bersosialisasi, hak berorganisasi, serta hak politik.

(2)       Setiap PRT berhak atas kesehatan seksual dan reproduksi.

(3)       Setiap PRT berhak bebas dari segala bentuk kekerasan, intimidasi, tekanan, eksploitasi dan kerja berbahaya.

(4)       PRT berhak mendapat perlindungan dari masyarakat, aparat hukum, lembaga sosial dan pemerintah dari tindak kekerasan.

Pasal 23

 

(1)       PRT korban kekerasan berhak mendapatkan perlindungan.

(2)       Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:

a.     perlindungan saksi dan/atau korban;

b.     pelayanan kesehatan;

c.      pendampingan; dan/atau

d.     bantuan hukum.

 

 

Pasal 24

 

(1)        PRT berhak mendapatkan upah.

(2)        PRT berhak atas informasi mengenai:

a.     besarnya upah yang diterima;

b.     upah lembur;

c.      bentuk dan cara pembayaran upah;

d.     waktu pembayaran upah;

e.     hal-hal yang diperhitungkan dalam upah; dan

f.      kenaikan upah pertahunnya.

(3)        PRT berhak menggunakan upahnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

(4)        Pembayaran upah diberikan paling lama 1 (satu) bulan.

(5)        Pembayaran upah hanya diberikan secara langsung kepada PRT melalui tata cara yang disepakati.

(6)        Upah PRT mengikuti standar upah hidup layak dengan pengurangan paling banyak 20% bagi PRT yang tinggal di rumah pemberi kerja.

(7)        Ketentuan lebih lanjut mengenai standar hidup layak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

 

Pasal 25

 

(1)        Dalam hal keterlambatan pemberian upah, pemberi kerja  wajib memberi ganti rugi sebesar 1 % dari upah untuk tiap hari keterlambatan apabila upah terlambat dibayar mulai pada hari ke-9 dengan ketentuan besaran ganti rugi untuk 1 bulan tidak boleh melebihi 50% dari upah yang seharusnya dibayar.

(2)        Dikecualikan dai ayat 1, bagi pemberi kerja yang mengalami kondisi darurat seperti bencana alam, serangan sakit mendadak, kebakaran serta kondisi darurat lainnya yang di luar kendali dan kehendak pemberi kerja, sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan upah tepat waktu tidak berlaku ayat 1.

(3)        Dalam hal pemberi kerja dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka upah dan hak-hak lainnya dari PRT merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.

 

Pasal 26

 

(1)       PRT berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

(2)       Besarnya Tunjangan Hari Raya setiap tahun ditentukan dengan masa kerja.

(3)       Pemberian THR paling lambat diberikan 14 (empat belas) hari sebelum Hari Raya sesuai yang ditetapkan dalam kalender nasional.

 

 

Pasal 27

 

(1)       PRT berhak atas jaminan sosial.

(2)       Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.     jaminan kesehatan;

b.     jaminan kecelakaan kerja;

c.      jaminan hari tua;

d.     jaminan melahirkan; dan

e.     jaminan kematian.

(3)       Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

 

Pasal 28

 

PRT berhak atas fasilitas yang berupa:

a.    akomodasi yang memenuhi standar kesehatan, keselamatan, kenyamanan pribadiyang layak;

b.    makanan yang memenuhi standar kesehatan yang layak.

 

Pasal 29

 

(1)        PRT berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

(2)        Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

Pasal 30

 

Pemberi kerja dan PRT wajib saling menghargai hak privasi dan hak miliknya.

 

Pasal 31

 

(1)       Pemberi kerja wajib memberikan:

a.     hak-hak PRT sesuai dengan peraturan perundangan dan perjanjian kerja;

b.     informasi uraian, jenis dan tata cara melakukan pekerjaan yang aman dan benar secara berkelanjutan; dan

c.      bimbingan dan kesempatan PRT untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan secara berkelanjutan.

(2)       PRT wajib melakukan pekerjaan berdasar tata cara kerja yang benar dan aman.

 

Pasal 32

 

(1)       Pemberi kerja wajib melaporkan hubungan kerja dengan PRT kepada Ketua RT dan Ketua RW setempat.

(2)       Pemberi kerja wajib mendaftarkan perjanjian kerja kepada kepada Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi ketenagakerjaan.

 

BAB V

BATAS USIA TERENDAH BEKERJA

 

 

Pasal 33

 

Batas usia paling rendah PRT bekerja adalah 18 (delapan belas) tahun.

 

 

 

Pasal 34

 

Setiap orang dilarang mempekerjakan anak sebagai PRT.

 

BAB VI

PENYEDIA JASA INFORMASI

 

 

Pasal 35

 

(1)         Penyedia jasa informasi PRT dapat mengelola informasi mengenai permintaan dan penempatan PRT, dengan terlebih dahulu memastikan akurasi informasi tersebut.

(2)         Dalam menjalankan usaha jasa informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia jasa informasi wajib menyediakan dan menyampaikan informasi yang akurat dan benar.

(3)         Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian, perijinan dan operasional Penyedia jasa informasi PRT diatur dengan peraturan menteri.

 

 

Pasal 36

 

(1)       Penyedia jasa informasi PRT dapat memfasilitasi pendidikan dan/atau pelatihan bagi calon PRT dan/atau PRT sesuai standar pendidikan dan/atau pelatihan.

(2)       Dalam memfasilitasi pendidikan dan/atau pelatihan bagi calon PRT dan/atau PRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia jasa informasi wajib:

a.      menyediakan perangkat sarana penyediaan informasi;

b.      mendata semua PRT yang disalurkan sesuai dengan identitas asli dari daerah asalnya;

c.      menyediakan fasilitas akomodasi yang memenuhi standar kesehatan, keselamatan, kenyamanan pribadi;

d.      menyediakan fasilitas makanan yang memenuhi standar kesehatan; dan

e.      menghormati hak-hak PRT dalam kebebasan berkomunikasi, bersosialisasi dan hak-hak privasi.

(3)       Penyedia jasa informasi PRT dilarang:

a.     memungut uang dari PRT;

b.     mempekerjakan PRT yang sedang dalam proses Penyedia jasa informasian tanpa upah; dan

c.      membuat perjanjian dan/atau melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan PRT dan/atau keluarganya.

 

BAB VII

SERIKAT PEKERJA RUMAH TANGGA

 

 

Pasal 37

 

(1)       Serikat PRT dibentuk dari dan untuk PRT.

(2)       Setiap PRT berhak membentuk dan/atau menjadi anggota dan/atau pengurus serikat PRT.

 

Pasal 38

 

(1)       Anggota serikat PRT adalah PRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(2)       Serikat PRT mempunyai anggota paling sedikit 10 (sepuluh) orang PRT.

(3)       Setiap PRT hanya boleh menjadi pengurus dan/atau anggota 1 (satu) serikat PRT.

(4)       Serikat PRT wajib mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(5)       Serikat PRT wajib mempunyai pengurus.

 

 

Pasal 39

 

(1)        Serikat PRT bertujuan memberikan perlindungan, membela hak dan kepentingan anggota, semua PRT, dan/atau mantan PRT.

(2)        Serikat PRT berfungsi sebagai wakil PRT dalam:

a.     menyelesaikan perselisihan hubungan kerja;

b.     permasalahan hukum;

c.      memperjuangkan hak-hak PRT; dan

d.     menyusun kebijakan publik.

 

Pasal 40

 

(1)        Setiap 5 serikat PRT dapat membentuk 1 (satu) federasi serikat PRT.

(2)        Setiap serikat PRT hanya boleh menjadi anggota 1 (satu) federasi serikat PRT.

 

 

Pasal 41

 

(1)       Setiap 3 federasi serikat PRT dapat membentuk 1 (satu) konfederasi serikat PRT.

(2)       Setiap federasi serikat PRT hanya boleh menjadi anggota 1 (satu) konfederasi serikat PRT.

 

 

Pasal 42

 

(1)       Serikat PRT, federasi dan konfederasi serikat PRT yang telah terbentuk dapat memberitahukan secara tertulis kepada pemerintah melalui dinas atau SKPD di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat.

(2)       Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan:

a.     daftar nama anggota pendiri;

b.     Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; dan

c.      susunan dan nama pengurus.

(3)       Nama dan lambang serikat PRT, federasi dan konfederasi serikat PRT yang akan diberitahukan tidak boleh sama dengan nama dan lambang serikat PRT, federasi dan konfederasi serikat PRT yang telah tercatat terlebih dahulu.

 

Pasal 43

 

(1)       Serikat PRT, federasi dan konfederasi serikat PRT bubar karena dinyatakan oleh anggotanya menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

(2)       Bubarnya serikat PRT, federasi dan konfederasi serikat PRT tidak melepaskan para pengurus dari tanggung jawab dan kewajibannya, baik terhadap anggota maupun pihak lain.

 

BAB VIII

LEMBAGA KERJA SAMA

HUBUNGAN KERJA RUMAH TANGGA

 

 

Pasal 44

 

(1)       LKHKRT dibentuk oleh Presiden.

(2)        Untuk pertama kalinya Presiden mengangkat pengurus dan anggota LKHKRT.        

(3)        LKHKRT dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris merangkap anggota dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali 1 (satu) dalam jabatan yang sama.

(4)        Keanggotaan LKHKRT terdiri dari unsur pemerintah, serikat PRT, asosiasi pemberi kerja dan organisasi non pemerintah yang memperjuangkan PRT dengan masa keanggotaan 5 (lima) tahun.

(5)        LKHKRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi LKHKRT Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

 

 

Pasal 45

 

(1)       Fungsi dan kewenangan LKHKRT adalah:

a.     memberikan konsultasi, pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah hubungan kerja PRT dan pemberi kerja;

b.     menyelesaikan perselisihan hubungan kerja PRT dengan pemberi kerja di luar pengadilan; dan

c.      merumuskan dan menentukan upah PRT.

(2)       Dalam melakukan fungsi dan kewenangannya, LKHKRT dapat meminta pendapat ahli.

(3)       Pengambilan keputusan dalam LKHKRT mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

(4)       Apabila pengambilan keputusan dalam LKHKRT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pengambilan keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak dengan ketentuan:

a.     unsur dari pemerintah mempunyai 2 (dua) hak suara;

b.     unsur dari serikat PRT mempunyai 1 hak suara;

c.      unsur dari asosiasi pemberi kerja mempunyai 1 hak suara; dan

d.     unsur dari organisasi non pemerintah mempunyai 1 hak suara.

(5)       Unsur-unsur yang menjadi pengurus dan/atau anggota LKHKRT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi syarat sebagai berikut

a.     warga negara Indonesia;

b.     sehat jasmani dan rohani;

c.      menguasai peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan PRT dan ketenagakerjaan;

d.     berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;

e.     mampu baca tulis;

f.      berpengalaman di organisasi PRT minimal 5 tahun, kecuali dari unsur pemerintah;

g.     tidak pernah melakukan tindak kekerasan termasuk kekerasan terhadap PRT;

h.     memiliki perspektif hak asasi manusia dan keadilan gender; dan

i.      tidak pernah terlibat dalam proses Penyedia jasa informasian dan percaloan PRT.

(6)       Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan dan tata kerja LKHKRT diatur dengan peraturan pemerintah.

 

Pasal 46

 

Anggaran yang diperlukan untuk mendukung atau membiayai pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan LKHKRT ditanggung oleh negara

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN KERJA

 

Pasal 47

 

(1)    Perselisihan antara pemberi kerja dan PRT meliputi perselisihan PHK, perselisihan terkait pemenuhan hak normatif PRT dan syarat-syarat kerja

(2)    Perselisihan antara Pemberi Kerja dan PRT diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

(3)    Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat melakukan penyelesaian melalui Mediator

(4)    Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) terdiri dari 1 (satu) orang dari unsur pemerintah dan paling banyak 2 (dua) orang dari organisasi non pemerintah yang memperjuangkan perlindungan PRT.

(5)    Unsur organisasi non pemerintah dipilih oleh PRT dan/atau pemberi kerja.

(6)    Dalam waktu selambat lambatnya 30 hari sejak menerima pengaduan mediator wajib menangani dan menyelesaikan sengketa PRT dengan mengeluarkan Anjuran

(7)    Anjuran dari Mediator khusus dalam sengketa PRT bersifat final dan mengikat serta harus dilaksanakan oleh para pihak

 

BAB X

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 48

 

Pemberi kerja dan PRT harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.

 

Pasal 49

 

Pemutusa hubungan kerja dapat terjadi karena:

a.    Pemutusan hubungan kerja demi hukum;

b.    Pemutusan hubungan kerja oleh PRT;

c.    Pemutusan hubungan kerja oleh pemberi kerja; atau

d.    Pemutusan hubungan kerja oleh Pengadilan.

Pasal 50

 

(1)       Pemberi kerja dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan:

a.     PRT berhalangan masuk kerja karena sakit, menikahkan anaknya, mengkhitankan anaknya dan membaptiskan anaknya;

b.     PRT menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;

c.      PRT menikah;

d.     PRT hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;

e.     PRT mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi dan/atau serikat PRT;

f.      PRT yang mengadukan   pemberi kerja kepada yang berwajib mengenai perbuatan pemberi kerja yang melakukan tindak pidana kejahatan;

g.     karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan.

(2)       Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal demi hukum dan pemberi kerja wajib mempekerjakan kembali PRT yang bersangkutan.

Pasal 51

 

(1)       Pemberi kerja dapat memutuskan hubungan kerja terhadap PRT dengan alasan PRT telah melakukan tindak pidana kejahatan.

(2)       Kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

 

Pasal 52

 

Pemberi kerja dapat memutuskan hubungan kerja terhadap PRT dengan alasan PRT mangkir kerja selama 7 (tujuh) hari berturut-turut tanpa ada pemberitahuan dan alasan yang jelas setelah dilakukan upaya pemanggilan paling sedikit 2 (dua) kali.

 

Pasal 53

 

PRT yang mengundurkan diri wajib memenuhi syarat:

a.     mengajukan permohonan pengunduran diri paling lama 14 (empat belas) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;

b.     keduabelah pihak tetap melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sampai tanggal mulai pengunduran diri.

Pasal 54

 

(1)       Pemberi kerja yang melakukan pemutusan hubungan kerja wajib memberikan pesangon kepada PRT.

(2)       Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan besaran pesangon diatur dengan peraturan menteri.

 

BAB XI

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

 

Pasal 55

 

(1)       Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi calon PRT dan PRT, meliputi:

a.     pembiayaan;

b.     kurikulum; dan

c.      penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(2)       Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf c harus memenuhi standar pendidikan nasional.

(3)       Pendidikan dan pelatihan untuk PRT harus mencakup sebagai berikut:

a.     pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan tentang hak-hak sebagai pekerja dan warga negara;

b.     pendidikan untuk meningkatkan ketrampilan dan keahlian kerja.

(4)       Pendidikan dan pelatihan sebagaimana diatur pada ayat (3) harus dimasukan dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan.

 

BAB XII

ANGGARAN

 

Pasal 56

 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

 

BAB XIII

PENGAWASAN

 

Pasal 57

 

(1)       Pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ini dilaksanakan oleh dinas atau SKPD di bidang ketenagakerjaan dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat, organisasi non pemerintah yang memperjuangkan PRT dan serikat PRT.

(2)       Pemberi Kerja wajib melaporkan hubungan kerjanya dengan PRT kepada Ketua RT dan Ketua RW, dengan menyertakan salinan identitas PRT, salinan identitas pemberi kerja, dan salinan Perjanjian Kerja.

(3)       Pemerintah dalam hal ini melalui dinas atau SKPD di bidang ketenagakerjaan bekerja sama dengan Kelurahan, RT, RW wajib melakukan pendataan PRT yang bekerja di wilayah kabupaten/kota setempat.

(4)       Pelaksanaan teknis pendataan dan pengawasan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

                                                     BAB XIV

KETENTUAN PIDANA,

SANKSI ADMINISTRATIF DAN PEMULIHAN KORBAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Pidana

 

Pasal 58

 

Pelanggaran Pasal 8 diancam dengan pidana denda paling sedikit Rp. 7.500.000,- (tujuhpuluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta peringatan untuk segera membuat perjanjian kerja.

 

 

Pasal 59

 

(1)       Setiap orang yang melanggar ketentuan, Pasal 18 ayat (2) mengenai waktu istirahat PRT, diwajibkan membayar ganti kerugian kepada PRT sebesar 1/15 upah bulanan untuk 1 hari kerja.

(2)       Setiap orang yang melanggar Pasal 19 tentang  cuti dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 30.000.000 (tigapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 75.000.000,- (tujuhpuluh lima juta rupiah).

 

Pasal 60

 

Setiap orang yang dengan sengaja menghalang-halangi atau membatasi PRT memperoleh hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 (1) dan (2) melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 tentang hak-hak PRT ayat (1) dan ayat (2)  diancam pidana paling lama 12 bulan dan pelaku wajib membayar ganti rugi paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 61

 

Setiap orang yang dengan sengaja tidak membayar upah sebagaimana diatur pada pasal 24 termasuk lembur PRT yang diatur pada Pasal 17 ayat (4) dan (5) diancam pidana paling lama 12 bulan dan wajib membayar kompensasi terhadap PRT sebesar upah yang belum dibayar dan ditambah ganti rugi yang dihitung berdasarkan keterlambatan upah.

 

Pasal 62

 

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 19 diancam dengan pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 30.000.000,- (tigapluluh juta ruiah) dan paling banyak Rp.75.000.000,-.

 

Pasal 63

 

(1)       Setiap orang yang tidak memberikan atau dengan sengaja menghambat untuk memperoleh pelayanan jaminan sosial diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta ganti rugi paling lama Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

(2)       Apabila pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam ayat satu (1) merupakan pejabat yang berwenang maka ancaman pidana ditambah 1/3.

Pasal 64

 

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 28 diancam dengan pidana denda paling sedikit Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah)  dan paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)  serta ganti rugi paling sedikit Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah)  dan paling banyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

 

Pasal 65

 

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 33 dan Pasal 34 diancam pidana paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda sedikit Rp 7.500.000,- dan paling banyak Rp.30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah).

 

Pasal 66

 

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 35 diancam pidana denda paling sedikit Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah)   dan paling banyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) serta ganti rugi paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 67

 

Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana tercantum pada Pasal 36 ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) serta ganti rugi paling sedikit Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

 

 

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

 

Pasal 68

 

(1)       Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (5), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), pasal 36 ayat (2) dan Pasal 46, dikenakan sanksi administratif

(2)       Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a.     peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;

b.     penggantian kerugian; dan

c.     pencabutan ijin.

(3)       Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.

 

Pasal 69

 

(1)       Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 24 ayat (1) wajib membayar ganti rugi kepada korban dengan perhitungan total upah yang tidak dibayar dan ditambah bunga bank.

(2)       Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbuatan melawan hukum.

 

Pasal 70

 

(1)       Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 36 wajib membayar ganti rugi kepada korban paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan pencabutan ijin usaha.

(2)       Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbuatan melawan hukum.

 

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

 

 

Pasal 71

 

(1)       Semua peraturan dan/atau keputusan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

(2)       Semua peraturan dan/atau keputusan yang ada sudah harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak undang-undang ini berlaku.

(3)       Undang-undang ini diberlakukan sejak ditetapkan dengan masa peralihan selama 1 (satu) tahun.

(4)       Pada masa peralihan sebagaimana ayat (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas yang terdiri dari pemerintah, penegak hukum,organisasi profesi termasuk serikat PRT, serikat buruh/pekerja; organisasi masyarakat lembaga swadaya masyarakat, dan peneliti/akademisi yang peduli dengan PRT.

(5)       Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:

a.     mengoordinasikan langkah-langkah pelaksanaan undang-undang ini secara konsisten;

b.     melaksanakan advokasi dan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat luas terutama untuk penghapusan PRTA, perjanjian kerja, waktu kerja dan upah yang layak bagi PRT;

c.      mendorong dan memantau pelaksanaan Rencana Aksi Nasional tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;

d.     mendorong dan memantau penyususnan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan undang-undang ini; serta

e.     melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

(6)       Gugus tugas pusat dipimpin oleh seorang menteri atau pejabat setingkat menteri yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Presiden.

(7)       Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkahsebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang diperlukan.

(8)       Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, anggaran, dan mekanisme kerja gugus tugas pusat dan daerah diatur dengan Peraturan Presiden.

 

Pasal 72

 

(1)       Untuk penghapusan PRT Anak diperlukan masa transisi paling lama lima (5) tahun.

(2)       Dalam masa transisi tersebut, pemberi kerja tidak dapat lagi merekrut anak sebagai PRT.

(3)       Pemberi kerja yang masih mempekerjakan anak sebagai PRT harus memenuhi persyaratan khusus:

a.     ijin tertulis dari orang tua atau wali;

b.     perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan orang tua atau wali;

c.      waktu kerja maksimal 3 (tiga) jam;

d.     waktu kerja pada siang hari;

e.     tidak memberikan pekerjaan yang bisa menghambat dan membahayakan tumbuh kembang anak;

f.      memenuhi hak PRTA untuk mengakses pendidikan sesuai dengan pilihan PRT.

 

Pasal 73

 

(9)       Semua peraturan dan/atau keputusan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

(10)    Semua peraturan dan/atau keputusan yang ada sudah harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak undang-undang ini berlaku.

(11)                   

 

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 74

 

(1)       Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PRT dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

(2)       Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan peraturan pemerintah atau peraturan menteri.

 

 

Pasal 75

 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

                                    Disahkan di Jakarta

                                                pada tanggal ......................

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

                                                                                             TTD

 

 .                                                                                   .........................................

 

Diundangkan di Jakarta

 

pada tanggal ........................

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

 

TTD

 

...............................................

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN .............   NOMOR ..............

 

 



Profil LBH APIK Jakarta

LBH APIK Jakarta adalah lembaga yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan demokratis, serta menciptakan kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek...

lihat selengkapnya...

Alamat

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta 
Jl. Raya Tengah No.31 RT. 01/09, Kec. Kramat Jati,
Jakarta Timur 13540
Telepon: 021-87797289
Fax: 021-87793300 
Hotline : 081285552430
E-mail lbh.apik@gmail.com