LBH APIK JAKARTA MEYAMPAIKAN LANGSUNG KONDISI PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN DI LAPANGAN KEPADA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

12 November 2013

LBH APIK Jakarta melakukan Audiensi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) pada tanggal 11 Januari 2012 bertempat di Gedung KPPA. Pertemuan langsung dipimpin oleh Ibu Linda Amalia Sari, Menteri PPA selama dua jam dan berlangsung sangat kooperatif dari kedua belah pihak. Anggota LBH APIK Jakarta yang datang mewakili lembaga adalah oleh Ratna Batara Munti selaku Direktur External beserta Pembina dan Badan pekerja LBH APIK Jakarta. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan berbagai macam kendala, capaian dan tantangan terkait kebijakan, penegakan hukum dalam penganan kasus kekerasan terhadap perempuan.Kesempatan ini juga digunakan untuk memperkenalkan Paralegal LBH APIK Jakarta, berikut pengalaman mendampingi korban di komunitas  selama ini.

Dalam pertemuan tersebut LBH APIK Jakarta meyampaikan bahwa implementasi UU PKDRT masih lemah pada aparat penegak hukum (APH). Kondisi ini mengakibatkan beberapa perempuan korban KDRT yang didampingi LBH APIK Jakarta mengalami kriminalisasi. Dua dari tujuh perempuan korban yang kami dampingi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian atas laporan balik suaminya. Kondisi ini meyebabkan perempuan korban sulit mengakses keadilan, kebenaran dan pemulihan.

Untuk itu LBH APIK Jakarta meminta KPPA turut serta merespon, memantau dan berkoordinasi dengan Lembaga terkait guna membantu perempuan korban mencari keadilan. Laporan ini juga telah kami sampaikan sebelumnya ke divisi pengaduan masyarakat KPPA

Kondisi dilapangan yang di paparkan oleh Paralegal LBH APIK Jakarta dimana bayaknya perempuan ekonomi lemah dan tidak memiliki kelengkapan secara administrative telah menjadi korban kekerasan dan selama ini didampingi oleh LBH APIK Jakarta. Sementara UU 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam BAB VI tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum masih mengunakan administrative berupa surat keterangan miskin sebagai dasar diberikannya bantuan hukum. Untuk itu kami meminta kepada Ibu Linda untuk memikirkan dan megkoordinasikannya akses keadilan, sehingga dalam Peratuaran Pemerintah (PP) tentang Bantuan Hukum hak-hak mereka bisa diakomodir sebagai salah satu bagian dari anak bangsa.

Informasi lain yang disampaikan terkait lemahnya dukungan berupa program dan anggaran pemulihan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bisa diakses oleh Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM) Pendamping Korban kekerasan. Hal ini menjadi kendala bagi pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan. Salah satu semangat keterpaduan dari P2TP2A di tingkat Provinsi,Kabupaten/Kota yang awalnya diinisiasi sebagai lembaga koordinatif untuk menerima dana dari APBD atau APBN dan meyokong lembaga non pemerintah dalam proses pencegahan dan penganan KtP. Namun sayangnya hingga saat ini tidak berjalan.

Dalam kebijakan local, kami juga meyampaikan adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang mendiskriminasikan Perempuan. Definisi perempuan dalam PERDA DKI JAKARTA Nomor.8 tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak kekerasan dalam pasal 1 poin 14 berbunyi Perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui

Ibu Linda Mewakili Institusi  KPPA sangat merespon atas informasi yang disampaikan rekan-rekan LBH APIK Jakarta di Lapangan. “Saya akan berusaha mengakomodir atas apa yang telah disampaikan oleh LBH APIK Jakarta dan semoga kita bisa tetap berkoordinasi ”, ungkapnya. Ia juga berjanji akan mengaktifkan Forum-forum Multi Stakeholder guna meyatukan tujuan pengentasan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.



Profil LBH APIK Jakarta

LBH APIK Jakarta adalah lembaga yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan demokratis, serta menciptakan kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek...

lihat selengkapnya...

Alamat

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta 
Jl. Raya Tengah No.31 RT. 01/09, Kec. Kramat Jati,
Jakarta Timur 13540
Telepon: 021-87797289
Fax: 021-87793300 
Hotline : 081285552430
E-mail lbh.apik@gmail.com