Pemenuhan Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Disabilitas

30 Juni 2015

SIARAN PERS LBH APIK JAKARTA

PEMENUHAN AKSES KEADILAN BAGI PEREMPUAN KORBAN DISABILITAS 

Jakarta, 30 Juni 2015

 

  Akses terhadap keadilan, merupakan salah satu pemenuhan Hak Asasi Manusia yang harus dirasakan manfaatnya oleh setiap warga Negara dan merupakan kewajiban Negara untuk memenuhinya. Namun,  diskriminasi dan hambatan pada akses keadilan masih dialami oleh sebagian besar warga Negara seperti yang dirasakan salah satunya oleh kelompok Disabilitas.

  Sepanjang tahun 2014 LBH APIK Jakarta telah mendampingi 6 kasus perkosaan yang dialami perempuan disabilitas. Dari jumlah tersebut hanya 1 kasus disabilitas anak yang telah diputus di Pengadilan. Namun hukuman yang dijatuhkan bukan hukuman maksimal, yakni hanya 6 bulan penjara kurungan.

  Kerentanan perempuan dengan disabilitas berhadapan dengan hukum dua kali lebih rentan. Karena proses hukum yang berjalan masih jauh dari menghadirkan rasa keadilan bagi korban, seperti yang diamanatkan Undang-Undang No. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Kerentanan ini dengan tegas disebutkan dalam Pasal 6 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa  penyandang disabilitas perempuan rentan terhadap diskriminasi ganda. 

  Pengalaman LBH APIK Jakarta bahwa perempuan korban disabilitas, mengalami berbagai hambatan dan kesulitan dalam memberikan kesaksian, bahkan seringkali kesaksiannya diragukan oleh Aparat Penegak hukum. Mereka juga mengalami berbagai bentuk intimidasi dari pelaku berupa ancaman akan dibunuh, mutilasi, menyuruh korban diam dan parahnya pelaku mengancam akan membunuh keluarga. 

  Salah satu yang membuat perempuan korban disabilitas rentan adalah Substansi Hukum dalam Kitap Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitap Undang undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti dalam KUHAP pasal 178 yang menyatakan penyediaan penterjemah hanya diperuntukan bagi disabilitas jenis bisu dan tuli pada proses kesaksian di Pengadilan. Pasal ini menjadi awal bagaiman proses hulu pelaporan di Kepolisian tidak menyediakan penerjemah bagi disabilitas. Padahal peran penerjemah dalam proses pelaporan disabilitas sangat vital. Karena penerjemah ini yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menjelaskan keterangan yang diberikan oleh disabilitas. KUHAP yang ada juga belum mengakomodir kebutuhan disabilitas jenis lain seperti mental,intelektual, netra, autism,gangguan perilaku dan hiperaktivitas (ADHD), Bipolar, Gangguan Kesehatan Jiwa, Tuna Grahita, beberapa jenis disabilitas ini tidak berhak atas pendampingan psikologis dan  penerjemah. KUHP kita juga belum mengakui usia mental. Padahal untuk membuktikan usia mental juga dibutuhkan serangkaian tes salah satunya  pemeriksaan psikologis dan psikiater.

  Melihat hal ini, Negara harus mengambil kebijakan untuk memberikan jaminan kepada disabilitas yang berhadapan dengan hukum, atas pelaksanaan dan penikmatan hak asasi manusia, menjamin pengembangan, pemajuan, dan pemberdayaan perempuan secara penuh sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi.

  Atas dasar itu LBH Apik Jakarta mendesak Instansi Aparat Penegak Hukum, Pemerintah dan DPR RI untuk mengambil langkah cepat atas upaya pencehagan dan penganan bagi kasus kekerasan yang daialami perempuan disabilitas berupa:

  1. Menyusun Peratutan Kapolri yang inklusi untuk proses penyidikan dan penyelidikan bagi penangaan kasus perempuan korban disabilitas berhadapan dengan hukum
  2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang mekanisme Proses Pengadilan bagi perempuan korban kekerasan dengan disabilitas yang aksesibilitas
  3. DPR segera mengsahkan RUU Disabilitas yang mengakomodir kepentingan perempuan korban dengan disabilitas.
  4. DPR segera mengesahkan pembaharuan KUHAP dan KUHP yang inklusi dan aksesibilitas bagi perempuan korban disabilitas. 
  5. Komnas Perempuan mengakomodir pengalaman perempuan korban disabilitas dalam RUU Kekerasan Seksual

 

Kontak Person

Zuma: 082125912789, Veni : 083893445587




Profil LBH APIK Jakarta

LBH APIK Jakarta adalah lembaga yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan demokratis, serta menciptakan kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek...

lihat selengkapnya...

Alamat

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta 
Jl. Raya Tengah No.31 RT. 01/09, Kec. Kramat Jati,
Jakarta Timur 13540
Telepon: 021-87797289
Fax: 021-87793300 
Hotline : 081285552430
E-mail lbh.apik@gmail.com