Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SID Bankum)

30 Juli 2015

Sehubungan dengan berlakunya peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2015 sebagai pengganti peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dan Surat Edaran Kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional nomor: PHN-HN.03.03-179 tanggal 25 Juni 2015 tentang percepatan peneyrapan anggaran bantuan hukum. Terkait hal tersebut, mulai bulan Agustus 2015 pengajuan reimbursement kegiatan bantuan hukum baiklitigasi dan non litigasi oleh para Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dilaksanakan mellalui sistem online.

Sosialisasi melalui sistem online dilaksanakan pada hari Kamis, 30 Juli 2015 di Kantor Wilayah Kemenentrian Hukum dan HAM DKI Jakarta. LBH APIK Jakarta sebagai salah satu OBH yang tergabung hadir di dalam acara tersebut mencatat beberapa hal, diantaranya adalah: Pemerintah menambah dukungan dana bantuan hukum untuk warga miskin di DKI Jakarta untuk Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi A dari 70 kasus litigasi menjadi 75 kasus. obh Terakreditasi B dari 40 kasus menjadi 45 kasus, dengan syarat memiliki Sura Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan setempat.

"Ayo Dukung dan Sosialisasikan Program Pemerintah untuk Bantuan Hukum Cuma-cuma bagi Masyarakat Miskin Melalui OBH Setempat"





Profil LBH APIK Jakarta

LBH APIK Jakarta adalah lembaga yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan demokratis, serta menciptakan kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek...

lihat selengkapnya...

Alamat

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta 
Jl. Raya Tengah No.31 RT. 01/09, Kec. Kramat Jati,
Jakarta Timur 13540
Telepon: 021-87797289
Fax: 021-87793300 
Hotline : 081285552430
E-mail lbh.apik@gmail.com