Usulan revisi PERDA DKI Jakarta No.6 Tahun 1993 tentang Pramuwisma

KERTAS POSISI USULAN REVISI
PERDA DKI JAKARTA No. 6 Thn 1993
TENTANG PRAMUWISMA[1]

I.   Pendahuluan

 a.Tinjauan Umum

Secara umum, keberadaan Pekerja Rumah Tangga (PRT)   di Indonesia kurang mendapat penghargaan sehingga tidak mendapatkan perlindungan baik hukum maupun sosial secara layak. Padahal, sebagai pelaku kerja kerumah tanggaan mereka memiliki peran reproduktif sekaligus produktif yang penting dalam suatu keluarga/rumah tangga. Akibatnya mereka rentan menghadapi berbagai bentuk kekerasan (fisik, seksual, psikis dan ekonomis). Karena adanya ketimpangan kelas dan relasi kekuasaan, sangat jarang PRT yang mampu melawan kekerasan yang mereka hadapi.

Penindasan hak-hak PRT sebagai pekerja, tindakan semena-mena yang memperlakukan PRT bukan sebagai manusia merupakan manifestasi dari praktek perbudakan domestik (domestic slavery). Dalam praktek ini, terjadi eksploitasi dan pemaksaan kerja terhadap PRT. Bukan hanya di Indonesia, praktek perbudakan domestik ini telah dan terus menjadi fenomena global. Menurut ILO, sekitar 1,5 juta perempuan Asia bekerja diluar negeri baik secara legal maupun illegal. Buruh-buruh migran tersebut menghadapi resiko terjebak dalam perbudakan domestik.

Terdapat dua faktor utama yang melatar belakangi kehadiran PRT yaitu karena kemiskinan dan faktor kebutuhan tenaga kerja domestik yang selama ini dibebankan kepada perempuan. Kemiskinan itu sendiri bukanlah hal yang alamiah melainkan disebabkan oleh perkembangan sistem kapitalisme dunia yang bersifat eksploitatif. Kebijakan ekonomi internasional tersebut diikuti oleh kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat (adanya kemiskinan struktural).

Sebenarnya tidak semua pengguna jasa memperlakukan PRT yang bekerja padanya dengan buruk. Beberapa negara juga telah mengatur perlindungan hukum yang memadai terhadap PRT seperti Malaysia, Singapore dan Thailand yang sudah memiliki jam kerja terbatas dan batasan pekerjaan yang jelas walaupun masih berlaku bagi warga negara mereka sendiri bukan untuk TKW asing (seperti Indonesia).

Dibutuhkan adanya kesadaran dari pemerintah dan pengguna jasa untuk memperbaiki nasib PRT, disamping kesadaran dari PRT sendiri untuk memperjuangkan hak-haknya. Sebagai contoh partisipasi aktif kelompok PRT secara politis adalah keterlibatan asosiasi PRT di Recife Brazil diberbagai peristiwa politik. Pengorganisasian PRT (maids) di Recife bermula menjelang kudeta militer pada tahun 1964 dengan adanya keterlibatan aktif pekerja urban terutama yang terpusat di ibu kota. Pada tahun 1980, berkembang asosiasi-asosiasi PRT baru . Isu terpenting yang mereka perjuangkan adalah memperluas undang-undang perburuhan berdasarkan konstitusi baru dengan tuntutan hak-hak yang dijamin dalam konsitusi baru meliputi Hak untuk berorganisasi dalam asosiasi atau serikat professional, gaji minimum, pembayaran gaji setiap minggu, libur tahunan, cuti melahirkan, ulasan yang proporsional mengenai termin kerja dan kebebasan untuk mengundurkan diri. [2]

 

b. PRT: pengkategorisasian kerja perempuan

Pembagian kerja seksual dalam masyarakat patriarki telah menempatkan perempuan sebagai makhluk domestik (pekerja rumah tangga), sejak masa kanak-kanak (peran sebagai anak perempuan) hingga dewasa (peran sebagai istri/ibu rumah tangga). Sebaliknya, laki-laki lebih diposisikan untuk berperan di dunia publik. Pembedaan peran antar kedua jenis kelamin ini merupakan norma sosial yang diambil begitu saja (‘taken for granted’)  oleh individu-individu bahkan menjadi ‘konsep diri’ lewat proses sosialisasi yang berjalan terus menerus. Padahal dalam realitasnya, norma tersebut telah berdampak pada pembatasan akses perempuan ke dunia publik dan mengurangi penikmatan perempuan atas kebutuhan-kebutuhan dasarnya sebagai manusia, yakni dalam mengembangkan potensi dirinya.

Salah satu variabel untuk mengeliminasi dampak tersebut diatas adalah intervensi negara atas nama kepentingan perempuan.[3]Artinya, bagaimana negara bisa berperan melalui kebijakan-kebijakan yang dibuatnya untuk merubah norma-norma maupun nilai-nilai yang telah eksis selama ini. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia sejak masa Orde Baru memang telah berupaya mendorong peran perempuan di dunia publik, untuk berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bidang ekonomi.

Seperti lewat kebijakan pengerahan pekerja rumah tangga ke luar negeri, buruh-buruh perempuan di pabrik-pabrik, dan memperkenalkan konsep ‘kemitrasejajaran’ laki-laki-perempuan (lewat GBHN) yang kemudian lebih dikenal dengan ‘peran ganda’ perempuan (karena lebih mendorong perempuan untuk berperan di publik tetapi dengan tetap mempertahankan peran domestiknya). Peran ganda ini juga diperkuat oleh UUP No. 1/1974, yang di satu sisi memberi peluang bagi perempuan untuk berkiprah di tengah masyarakat, tetapi di sisi lain tetap memposisikan mereka sebagai pengurus rumahtangga. Sehingga, dari beberapa kebijakan tersebut, dapat disimpulkan, bahwa negara telah memperluas peran perempuan, dengan tetap mengukuhkan peran tradisionalnya.

Hal ini tentu saja membawa implikasi yang merugikan pada perempuan, terutama ketika mereka bekerja/berperan di dunia publik. Beragam kebijakan, peraturan dan program yang ditujukan untuk pekerja perempuan, didasarkan pada asumsi-asumsi yangstereotype tersebut. Muncullah apa yang disebut feminisasi kerja, yakni pengkategorisasian kerja perempuan yang dikaitkan dengan nilai-nilai feminitas. Kebijakan-kebijakan tersebut pada akhirnya mengakibatkan berbagai bentuk ketidakadilan atau bentuk-bentuk kekerasan seperti: beban berlebihan, diskriminasi upah, status kerja yang rendah dengan upah yang juga sangat rendah, tidak ada promosi, dan lain sebagainya. PRT adalah salah satu bentuk kerja yang paling mencerminkan fenomena diatas.

 

II.   Lemahnya perlindungan hukum dan sosial bagi PRT sebagai pekerja

 1.   Aspek Sosial

 a.     Relasi kekuasaan yang tidak seimbang

Hingga saat ini relasi kerja antara majikan dengan PRT didasarkan pada relasi kekuasaan yang tidak seimbang yang mana memposisikan PRT sebagai subordinat dihadapan majikan.

Posisi yang tidak seimbang atau asimetris tersebut dikuatkan karena adanya ketergantungan PRT terhadap majikannya (baca: pengguna jasa) secara ekonomis. Terlebih lagi mereka juga membutuhkan pekerjaan sehingga mereka ‘rela’ diupah rendah. Danakibatnya, posisi tawar “pemilik modal” demikian mutlak berada diatas posisi PRT . Sedemikian sempitnya ruang bagi PRT untuk ‘menyuarakan’ kepentingan mereka menyebabkan mereka tidak memiliki keberanian untuk melawan terutama ketika mereka menghadapi perilaku kekerasan baik yang berasal dari majikan maupun penyalur yang mengambil keuntungan dari situasi ini.

 

b. Status sosial PRT yang rendah dan kurang dihargai

Karena dianggap sebagai tugas kodrati perempuan dan adanya pandangan masyarakat bahwa pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan tanpa keahlian serta tidak profesional memberikan kontribusi terhadap tidak dihargainya profesi PRT dan minimnya upah yang mereka terima.

 

c.   Kultur masyarakat

Permasalahan sosial yang dihadapi oleh PRT tidak terlepas dari pola berpikir masyarakat patriarki yang bias gender dan juga sikap feodalistis baik feodalistis tradisional atau modern.

Dapat disimpulkan, bahwa selama konteks budaya masih bernuansa feodalistik-kapitalistik sama-sama memiliki kecendrungan mengarah pada suatu kondisi perbudakan (domestic slavery) yang menempatkan para PRT sebagai ‘budak-budak’ atau hamba sahaya yang diharuskan mengabdi secara mutlak dengan segenap totalitas mereka. Dalam praktek perbudakan ini , seolah-olah ada hak kepemilikan oleh seseorang atas yang lainnya dan sangat potensial menimbulkan kekerasan terhadap pihak yang tersubordinasi dalam hal ini PRT.

 

d.   Pekerjaan yang dilakukan oleh PRT tidak dianggap sebagai pekerjaan   produktif

Kontribusi ekonomi yang diberikan oleh PRT sangat besar dan nyata karena keberadaan jasa PRT sangat berperan bagi kelancaran aktivitas kehidupan keluarga terutama bagi pasangan yang keduanya bekerja disektor publik. Dalam hal ini, tugas-tugas domestik digantikan oleh pekerja rumah tangga.

Namun, peran dan kontribusi PRT ini seringkali diabaikan oleh perencana pembangunan/pembuat kebijakan. Arti penting kerja ini seringkali dikaburkan oleh pandangan tentang kerja kerumahtanggaan yang dianggap sebagai kerja “alamiah” perempuan.

Pada kenyataannya pekerjaan rumah tangga yang diidentikkan dengan kerja alamiah perempuan adalah wujud dari pembagian kerja berdasarkan gender (konstruksi sosial) dimana laki-laki diposisikan untuk melakukan pekerjaan yang dibayar dan perempuan mengerjakan pekerjaan yang tidak dibayar.

 

2.   Aspek Yuridis

a.   Adanya anggapan PRT bukan pekerja.

Anggapan ini misalnya tertuang dalam Putusan P4 Pusat No. 70/59/111/02/C tgl. 19 Desember 1959, pekerjaan PRT dikategorisasikan sebagai pekerjaan di sektor informal, maka perlindungan terhadap mereka pun berada diluar konteks hukum perburuhan. Dalam pertimbangan putusan tersebut, Panitia Pusat menyatakan bahwa mereka tidak mengurus persoalan-persoalan mengenai pembantu rumah tangga dan pekerjaan yang dikuasai oleh hukum adat. [4]

Kalau melihat definisi buruh dalam UU No. 22/ 1957 (Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan),-- Buruh adalah mereka yang bekerja pada majikan dengan menerima upah (pasal 1(a))--, maupun definisi pekerjaan dalam UU No. 12/ 1948 tentang Undang-Undang Kerja tahun 1948,--  pekerjaan adalah pekerjaan yang dijalankan oleh buruh untuk majikan dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah (pasal 1(a))--, maka PRT seharusnya masuk dalam konteks hukum perburuhan. Begitupun dalam aturan-aturan ketenagakerjaan lainnya, seperti dalam UU No. 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja[5].

Namun persoalannya, karena semua UU diatas tidak secara eksplisit menyebutkan istilah PRT sebagai pekerja, sehingga dalam implementasinya, tetap saja PRT dianggap bukan sebagai pekerja yang masuk dalam wilayah perlindungan hukum perburuhan.

Akibatnya sering terjadi pelanggaran hukum perburuhan sebagai berikut : adanya penyalah gunaan perjanjian kerja (misal: secara lisan dipekerjakan sebagai PRT namun ternyata dijadikan pekerja seks), tidak ada mekanisme dan sistem kerja yang jelas (upah, jam kerja,dll), upah yang tidak dibayar, upah yang rendah, jam kerja yang panjang (dapat dikatakan sebagai kerja paksa dan merupakan bentuk eksploitasi) serta adanya kondisi kerja yang membahayakan tanpa perlindungan, tidak adanya jaminan kesehatan, kematian, kecelakaan di tempat kerja, jaminan hari tua.

b.   Tempat Kerja PRT berpotensi menimbulkan kekerasan

Lingkup kerja PRT yakni di rumah tangga yang selama ini dianggap sebagai rana ‘privat’, membuat PRT tidak terlindungi jika mereka mendapatkan penganiayaan dari majikan. Karena sampai saat ini masyarakat luas juga aparat hukum masih memandang kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa orang-orang yang berada di dalamnya, tak terkecuali PRT sebagai permasalahan non publik atau permasalahan domestik (rumah tangga) yang tidak perlu diintervensi oleh orang luar.

Faktor-faktor yang telah disebutkan diatas (relasi kerja yang dibangun atas hubungan kekuasaan yang timpang, penghargaan yang rendah terhadap status PRT dan lingkup kerja yang spesifik) membuat PRT rentan dengan beragam bentuk kekerasan.

Dari berbagai data mengenai kasus-kasus kekerasan terhadap PRT menunjukkan sampai saat ini perlindungan hukum terhadap PRT masih sangat lemah. Ada dua hal: Pertama, perlindungan hukum berkaitan dengan persoalan ketenagakerjaannya atau menyangkut profesi sebagai PRT (wilayah hukum perburuhan), dalam hal ini PRT dianggap bukan pekerja dan karenanya di posisikan di luar konteks perburuhan. Kedua, perlindungan hukum sehubungan dengan kekerasan yang dialami karena jenis kelaminnya dan karena sifat pekerjaannya di lingkup domestik (Kekerasan Terhadap Perempuan sebagai wilayah hukum pidana) . PRT yang pada umumnya kaum perempuan ini sangat rentan mengalami kekerasan karena jenis kelamin mereka.  

Adapun Data Kekerasan terhadap PRT selama tahun 2001 dapat dilihat sebagai berikut:



Profil LBH APIK Jakarta

LBH APIK Jakarta adalah lembaga yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan demokratis, serta menciptakan kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek...

lihat selengkapnya...

Alamat

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta 
Jl. Raya Tengah No.31 RT. 01/09, Kec. Kramat Jati,
Jakarta Timur 13540
Telepon: 021-87797289
Fax: 021-87793300 
Hotline : 081285552430
E-mail lbh.apik@gmail.com