Komnas Perempuan Desak DPR Segera Bahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

24 November 2016

Jakarta - Menjelang Hari Anti Kekerasan pada Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) akan mengadakan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Kampanye ini adalah kampanye internasional yang bertujuan mendorong upaya penghapusan kekerasan pada kaum perempuan di seluruh dunia.

Secara spesifik, momen ini dimanfaatkan oleh Komnas Perempuan untuk mendesak DPR segera membentuk Pansus Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan melanjutkan pembahasan pada 2017.

"Ini momen bagi dunia bersuara bahwa kekerasan pada perempuan adalah sebuah kejahatan. Kenapa penting? Kami menggunakan bendera meminta tanggung jawab negara untuk perlindungan pada negara dengan mewujudkan undang-undang pengahapusan kekerasan sekual terhadap perempuan," kata Wakil Ketua Komnas HAM Yumiyati Chuzaifah di Kantor Komnas Perempuan, Jl Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/11/2016).

Komnas Perempuan ingin agar pemerintah tetap memprioritaskan kasus-kasus kekerasan seksual. Menurut Yumiyati, kekerasan seksual makin merebak dengan pelaku lintas usia, lintas kelas dan lintas agama dari ruang publik paling sunyi hingga di transportasi publik, tempat kerja bahkan di lembaga negara.

"DPR menjadikan pengesahan undang-undang ini sebagai prioritas dan penting jadi warisan DPR periode sekarang untuk mewujudkan undang-undang penghapusan kekerasan seksual sebagai jejak penting," ujar Yumiyati.

Komnas Perempuan sendiri telah menyerahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual pada Oktober lalu. Undang-undang ini akan menjadi contoh bagi negara lain yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara favorit studi banding terkait kekerasan pada perempuan.

"Dengan undang-undang yang ada ini, diharapkan kita bisa jadi role model untuk undang-undang penghapusan kekerasan seksual di dunia," tambahnya.

Melihat situasi saat ini, Yumiyati berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada masalah politik namun juga kepentingan pihak-pihak lain. Apalagi dikatakan Yumiyati, banyak korban dari luar daerah yang berkorban untuk datang ke Jakarta melaporkan kekerasan seksual yang dialami.

"Jangan sampai tergilas keriuhan politik padahal ini isu penting untuk mengembalikan rasa aman perempuan dari kejatan seksual. Negara harus melindungi perempuan dan keluarga dan masyrakat," tegas Yumiyati.

Kampanye tahunan ini akan diadakan selama 16 hari ke depan sejak 25 November hingga 10 Desember 2016 mendatang. Kampanye ini juga akan melibatkan lebih dari 150 aktivis inisiatif masyarakat yang berasal dari seluruh Indonesia. 
(rvk/rvk)



Profil LBH APIK Jakarta

LBH APIK Jakarta adalah lembaga yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan demokratis, serta menciptakan kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek...

lihat selengkapnya...

Alamat

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta 
Jl. Raya Tengah No.31 RT. 01/09, Kec. Kramat Jati,
Jakarta Timur 13540
Telepon: 021-87797289
Fax: 021-87793300 
Hotline : 081285552430
E-mail lbh.apik@gmail.com