Seri 40: Masalah pengingkaran anak

Masalah Pengingkaran Anak


Pernahkah terbayang di pikiran anda, anak yang sedang anda kandung atau anda lahirkan, diingkari oleh ayahnya? Berbagai peraturan yang berlaku saat ini memberikan hak kepada seorang ayah untuk mengingkari anak yang dilahirkan istrinya. Pengingkaran Anak adalah bentuk ketidakadilan bukan hanya bagi si ibu, tetapi juga terutama bagi si anak sendiri


1. Bilamana anak dapat diingkari oleh ayahnya?


a. Pasal 44 UU Perkawinan (UU No.1/1974), ayat 1 menyatakan bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu adalah akibat dari perzinahan tersebut.


b. Sedangkan dalam pasal 251 KUH Perdata dinyatakan bahwa keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari yang keseratus delapan puluh dalam perkawinan suami istri, dapat diingkari oleh si suami. Dalam pasal ini pengingkaran tidak dimungkinkan jika:


si suami sebelum perkawinan sudah mengetahui akan mengandungnya si istri;


suami telah hadir tatkala akte kelahiran dibuat dan akta itu pun telah ditandatanganinya atau memuat pernyataan darinya, bahwa ia tidak dapat menandatanganinya;


si anak tidak hidup tatkala dilahirkan;


c. Kompilasi Hukum Islam pasal 101 menyatakan bahwa suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkaran dengan li’an (li’an adalah: permohonan yang diajukan seorang suami untuk menceraikan istrinya dengan alasan karena istrinya telah melakukan zinah).


2. Beban Pembuktian


Meski ketetuan-ketentuan diatas memberi hak kepada seorang ayah untuk mengingkari anaknya, namun si ayah harus dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu adalah akibat dari perzinahan itu Artinya, bila suami atau ayah dari anak tersebut tidak dapat menunjukkan bukti yang kuat, maka pengingkaran tidak dapat dilakukan. Bahkan Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan untuk mengucapkan sumpah berkaitan dengan keputusan yang akan dikeluarkan tentang sah/tidaknya anak tersebut (Pasal 44 ayat 1 dan 2 ).


Pasal 252 KUH Perdata juga menentukan bahwa suami dapat mengingkari keabsahan si anak, apabila ia dapat membuktikan bahwa sejak 300 sampai dengan 180 hari sejak lahirnya anak itu, --baik karena perpisahan maupun sebagai akibat suatu kebetulan--, ia berada dalam ketidakmungkinan yang nyata untuk mengadakan hubungan seks dengan istrinya.


Jika anak itu lahir berdasar atas perbuatan zinah, suami tak dapat mengingkari keabsahan seorang anak, kecuali jika kelahiran anak itupun disembunyikan darinya. Dalam hal ini ia harus membuktikan dengan sempurna, bahwa ia bukan bapak anak itu (Pasal 253 KUH Perdata).


Namun demikian, KUHPerdata pasal 254 juga memberikan hak kepada istri untuk mengemukakan segala bukti, baik dari peristiwa, saksi atau bukti lain yang bisa membuktikan bahwa suaminyalah bapak anak itu.



3. Alat Bukti


Alat bukti yang digunakan berkaitan dengan pembuktian adalah:


Akta kelahiran anak (yang telah dibukukan dalam register catatan sipil);


Saksi-saksi; hal ini dapat dilakukan bila tidak ada akta kelahiran. Pembuktian dengan saksi ini hanya boleh dilakukan apabila telah ada bukti permulaan dengan tulisan, dugaan-dugaan dan petunjuk-petunjuk tersimpul dari peristiwa-peristiwa yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya;


Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan untuk mengucapkan sumpah (Penjelasan pasal 44 UU Perkawinan);


Melakukan tes DNA. Tes ini dapat membuktikan jenis darah dari pihak yang mengingkari dan yang diingkari, yang kemudian dapat dipakai untuk memperkirakan adanya hubungan darah antara keduanya.Namun tes ini sangat mahal.



4. Jangka Waktu Pengajuan Pengingkaran


UU Perkawinan tidak menjelaskan secara tegas kapan seorang bapak dapat mengingkari anaknya.


Sedang KUH Perdata memberi batas waktu sebagai berikut:


satu bulan jika ia tinggal di tempat kelahiran si anak atau sekitarnya;


dua bulan setelah pulang kembalinya, jika ia berada dalam keadaan tidak hadir;


dua bulan setelah tipu muslihat diketahuinya, jika kelahiran anak tersebut disembunyikan darinya;


Kompilasi Hukum Islam pasal 102 memberi batas waktu pengajuan pengingkaran anak ke Pengadilan Agama adalah:


180 sesudah hari lahir si anak


360 hari sesudah putusnya perkawinan atau


setelah suami mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.



5. Kekerasan terhadap ibu dan anak


Anak yang diingkari oleh ayahnya tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Berarti dia juga tidak memiliki hak keperdataan dari ayahnya, misalnya hak waris. Oleh karena itu, jelas bahwa Pengingkaran Anak adalah salah satu bentuk kekerasan (psikologis dan ekonomi) bagi ibu dan anak itu sendiri.



6. Pengingkaran Anak sebagai bentuk Pertentangan terhadap Konvensi Internasional


Sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Internasional, Pengingkaran Anak sangat bertentangan dengan berbagai Konvensi Internasional, diantaranya:


Pasal 7 Konvensi Hak Anak (Keppres No. 36 tahun 1990) yang intinya menyatakan bahwa setelah lahir anak harus segera didaftar, diberi nama, kewarganegaraan, mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya".


Pasal 27 Konvensi Hak Anak, menyatakan bahwa: "Orang tua, atau mereka yang bertanggung jawab terhadap anak, memiliki tanggung jawab utama untuk menjamin kondisi kehidupan yang diperlukan demi pengembangan anak, sesuai kemampuan anak dan kapasitas keuangan mereka".


Pasal 16 huruf d Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (UU No. 7/1984) yang menyatakan: "…hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status perkawinan mereka, yang wajib diutamakan adalah yang berhubungan dengan anak-anak".


Bagaimanapun, ketentuan mengenai dimungkinkannya pengingkaran anak oleh seorang ayah adalah ketentuan yang sama sekali tidak adil, bagi ibunya terlebih pada anaknya. Oleh karenanya, sangat penting dilakukan upaya perubahan sehingga kebijakan yang ada lebih memperhatikan kepentingan dan keadilan anak



Profil LBH APIK Jakarta

LBH APIK Jakarta adalah lembaga yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan demokratis, serta menciptakan kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek...

lihat selengkapnya...

Alamat

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta 
Jl. Raya Tengah No.31 RT. 01/09, Kec. Kramat Jati,
Jakarta Timur 13540
Telepon: 021-87797289
Fax: 021-87793300 
Hotline : 081285552430
E-mail lbh.apik@gmail.com