lbh-apik.or.id – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah menggeledah rumah seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Penggeledahan ini dilakukan sebagai bagian dari pengembangan kasus suap dana hibah yang sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak. Alex menyatakan bahwa tindakan ini adalah salah satu upaya dalam rangka melengkapi berkas perkara yang sedang diselidiki oleh penyidik. Alex menambahkan bahwa penggeledahan merupakan salah satu kegiatan dalam penyidikan yang bertujuan untuk melengkapi alat bukti.
” Baca Juga: Tragedi Bunuh Diri di Timor Tengah Selatan “
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada akhir tahun 2022. Di mana KPK menetapkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak, sebagai tersangka suap. Sahat diketahui menerima suap dalam rangka mengusulkan program pokok-pokok pikiran (Pokir). Usulan tersebut diklaim berasal dari berbagai kelompok masyarakat (Pokmas), namun beberapa nama organisasi tersebut terdengar aneh dan mencurigakan. Di antara nama-nama tersebut adalah Pokmas Kalang Kabut, Pokmas Sadis, Pokmas Paterpan, Lidah Buaya, Tak Mampu, Staples, Itachi (nama karakter dalam animasi Naruto), dan lainnya. Sahat didakwa menerima suap sebesar 39,5 miliar rupiah dan akhirnya divonis 9 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya.
Dalam rangka melengkapi berkas perkara dan alat bukti. KPK melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, termasuk rumah seorang anggota DPRD Jawa Timur. Alex Marwata menjelaskan bahwa tindakan penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan yang dilakukan oleh KPK untuk memperkuat bukti-bukti yang ada. Selain itu, KPK juga mencurigai adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus suap ini. Sehingga penggeledahan tersebut dilakukan untuk mengungkap lebih banyak informasi dan bukti yang dapat mendukung proses hukum.
Penggeledahan yang dilakukan oleh KPK ini merupakan salah satu bentuk upaya keras dalam memberantas korupsi di Indonesia. Kasus suap yang melibatkan pejabat tinggi daerah menunjukkan betapa seriusnya permasalahan korupsi di berbagai tingkat pemerintahan. KPK terus berusaha untuk mengungkap dan menangani kasus-kasus korupsi, termasuk melalui tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penyidikan yang mendalam. Diharapkan dengan upaya ini, praktik korupsi dapat ditekan dan integritas pemerintahan dapat terjaga.
” Baca Juga: Spekulasi Pencalonan Heru Budi Hartono di Pilgub DKI “
Dengan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK, diharapkan akan ada perkembangan baru dalam kasus suap dana hibah ini dan memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat dalam praktik korupsi. KPK terus berkomitmen untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.